Video Cowboys In Paradise - Kemenbudpar belum pernah menerima pengajuan izin pembuatan Film dokumenter Cowboys in Paradise yang menghebohkan masyarakat Bali.
“Sampai saat ini belum ada permintaan izin film itu untuk masuk ke Indonesia, kalaupun minta izin pasti kami tolak,” kata IGde Pitana, Direktur Promosi Internasional Kemenbudpar ditemui di kampus Unud Denpasar, Selasa (27/04/2010).
Menurut dia, jika melihat isi film seperti yang diunduh lewat YouToube, jelas tidak sesuai sejalan dengan pembangunan pariwista sebagaimana diatur dalam UU No 10 tahun 2009.
“Pembangunan kepariwisataan Indonesia adalah menjungjung estetika nilai-nilai budaya dan prinsip religiusitas masyarakat Bali khususnya dan Indonesia umumnya,” terang mantan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Bali ini.
Dikatakan dia, untuk masalah perfileman, Lembaga Sensor Film yang lebih berwenang, hanya saja, diakuinya memang cukup sulit untuk mengawasi dan membatasi peredaran film. “Ya susah setiap orang sekarang dengan mudah membawa HP atau handycame, apalagi jika kemudian filmya ditayangkan dari luar negeri,” tandasnya.
Dikatakan dia, sesuai ketentuan setiap ada pihak asing yang ingin membuat film di Indonesia lebih dulu harus mengajukan skrip naskah dialog kemudian diajukan ke Kemenbudpar. “Jika melihat isi tayangan film tersebut, jelas lembaga sensor film juga akan menolaknya,” kata dia.
Pihaknya tidak akan mentoleransi pihak pihak yang mengekpolitasi keindahan wilayah seperti di Panatai Kuta untuk kepentingan pornografi karena menyimpang dari aturan dan norma. Karenanya, dia berharap masyarakat dan pemerintah segera berbenah dari pengalaman beredarnya film tersebut agar tidak terulang kembali.
“Sampai saat ini belum ada permintaan izin film itu untuk masuk ke Indonesia, kalaupun minta izin pasti kami tolak,” kata IGde Pitana, Direktur Promosi Internasional Kemenbudpar ditemui di kampus Unud Denpasar, Selasa (27/04/2010).
Menurut dia, jika melihat isi film seperti yang diunduh lewat YouToube, jelas tidak sesuai sejalan dengan pembangunan pariwista sebagaimana diatur dalam UU No 10 tahun 2009.
“Pembangunan kepariwisataan Indonesia adalah menjungjung estetika nilai-nilai budaya dan prinsip religiusitas masyarakat Bali khususnya dan Indonesia umumnya,” terang mantan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Bali ini.
Dikatakan dia, untuk masalah perfileman, Lembaga Sensor Film yang lebih berwenang, hanya saja, diakuinya memang cukup sulit untuk mengawasi dan membatasi peredaran film. “Ya susah setiap orang sekarang dengan mudah membawa HP atau handycame, apalagi jika kemudian filmya ditayangkan dari luar negeri,” tandasnya.
Dikatakan dia, sesuai ketentuan setiap ada pihak asing yang ingin membuat film di Indonesia lebih dulu harus mengajukan skrip naskah dialog kemudian diajukan ke Kemenbudpar. “Jika melihat isi tayangan film tersebut, jelas lembaga sensor film juga akan menolaknya,” kata dia.
Pihaknya tidak akan mentoleransi pihak pihak yang mengekpolitasi keindahan wilayah seperti di Panatai Kuta untuk kepentingan pornografi karena menyimpang dari aturan dan norma. Karenanya, dia berharap masyarakat dan pemerintah segera berbenah dari pengalaman beredarnya film tersebut agar tidak terulang kembali.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar